Dialog Publik Quo Vadis Sistem Ganjil Genap

Foto : Wahyu

Jakarta, mediatiga.id - Permasalahan kemacetan yang membayangi dua event olaharaga internasional di Jakarta yakni Asian Games dan Asian Para Games 2018 salah satunya diatasi dengan penetapan kebijakan Ganjil Genap yang diberlakukan pada beberapa ruas jalan, selain beberapa kebijakan transportasi lainnya. Tujuan utama penerapan sistem ini adalah agar kontingen dapat mencapai venue dalam waktu kurang dari 30 menit.

Implikasi dari pelaksanaan sistem Ganjil Genap memang dirasakan dengan adanya penurunan arus lalu lintas yang jelas berdampak pada peningkatan kecepatan kendaraan.

Dengan adanya pembatasan pada kendaraan bermotor dengan sistem ini, ditenggarai sebagian pengguna jalan berpindah ke angkutan umum dan mulai membentuk pola pen'alanan dengan angkutan umum

Pada sisi lain, penurunan tingkat arus lalu lintas tentunya juga menurunkan tingkat emisi sehingga kualitas udara di Jakarta seyogyanya menjadi semakin baik.

Mengingat waktu pelaksanaan event olahraga internasional ini berdekatan maka sistem Ganjil Genap yang mulai diuji coba pada bulan Juli 2018 dilanjutkan hingga selesainya pelaksanaan Asian Para Games 2018. Lebih jauh, mengingat dampak positif yang dirasakan maka sistem ini diperpanjang hingga Desember 2018 oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Perlu menjadi pembahasan kelanjutan dari sistem setelah bulan Desember berdasarkan evaluasi dari semua stakeholder pada sistem yang telah berjalan ini.

Berdasarkan latar belakang di atas, DTKJ mengadakan Dialog Publik dengan judul Quo Vadis Sistem Ganjil Genap di Aula Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi DKI Jakarta, Jl. Taman Jatibaru No. 1, Jakarta Pusat,  Senin (26/11).

Dasar Hukumnya adalah Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksanaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Peraturan Gubernur Nomor 106 Tahun 2018 tentang Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil Genap.

Maksud dan Tujuan dari diskusi ini adalah Pemaparan informasi mengenai efektivitas pelaksanaan sistem Ganjil Genap serta dampaknya baik bagi lalu lintas, masyarakat, maupun bagi lingkungan (penurunan kadar emisi), Kendala di lapangan terkait penegakan hukum (law enforcement) dan sistem Ganjil Genap ini dan Diskusi mengenai kelebihan dan kekurangan seda hal-hal yang perlu diantisipasi sehingga didapatkan usulan sebagai bahan rekomendasi untuk tetap melanjutkan sistem ini atau tidak setelah bulan Desember 2018.

Narasumber FGD ini menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten sebagai berikut:

1. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya (Bapak Kombespol M. Yusuf) Topik : “Evaluasi Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran serta Penegakan Hukum Sebelum dan Saat Penerapan Sistem Ganjil Genap”

2. Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Topik : “Penerapan Traffic Restrain terkait RITJ"

3. Pit. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Topik: “Perpindahan Sistem Ganjil Genap Terhadap Tingkat Pelayanan Jalan"

4. Direktur Utama PT Transportasi Jakarta Topik : "Perpindahan Penumpang dari Kendaraan Pribadi ke TransJakarta"(Wahyu Tj)

No comments