Para Peserta Dari Lima Kabupaten/Kota di Jawa Barat Protes Hasil Seleksi 10 Besar KPU


Jakarta, mediatiga.id - Beberapa Peserta Seleksi yang menggugat tim seleksi Komisioner KPU telah bersaksi atas kejanggalan dan atau kecurangan yang dilakukan oleh Tim Seleksi,  sehingga dalam prosesnya kini telah melayangkan NOTA PROTES dan KEBERATAN Peserta Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota kepada KPU RI dengan beberapa Permohonan yang diminta para penggugat.

Menurut Jajang Arifin koordinator nota protes atuh  penggugat menjelaskan, mencermati hapan Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2018 yang dilaksanakan oleh Tim Seleksi, tidak dapat dipungkiri telah terjadi banyak permasalahan lengkap dengan dugaan kejanggalan di dalamnya, termasuk pada Tahapan Seleksi yang dilakukan untuk 9 (Sembilan) Kabupaten/Kota di Jawa Barat (Kab. Pangandaran, Kota Banjar, Kab. Ciamis, Kab. Majalengka, Kab. Kuningan, Kota Bandung, Kab. Subang, Kota Bogor dan Kab. Bogor) selama bulan Oktober 2018.

"Hal ini menjadi sangat bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh Ketua KPU RI Arief Budiman, bahwa saat ini tidak ada lagi waktu bagi anggota KPU yang terpilih nanti untuk belajar tentang kepemiluan. Mengingat dalam dua tahun ini kerja penyelenggara yang disibukkan dengan agenda pemilihan dan pemilu. Karna mereka orang-orang yang tidak punya waktu untuk belajar, maka jangan pilih orang yang mau belajar sebagai penyelenggara pemilu. KPU Timsel dapat merekomendasikan calon yang terbaik. Mengingat saat ini diwajibkan untuk melakukan fit and proper tidak hanya kepada calon anggota KPU di kab/kota tetapi juga provinsi." Terang Jajang Arifin Senin,(12/11/2018).

Lanjutnya, berikut dugaan beberapa kejanggalan dan kecurangan pada Tahapan Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat  selama bulan Oktober 2018 yang diduga dilakukan oleh Tim Seleksi.

1. Transparansi/Nilai Tes seluruh Peserta Seleksi hanya dilakukan untuk 1 Tahapan Pertama saja yaitu CAT (Computer Assited Test), sedangkan untuk 4 Tahapan lainnya yaitu Psikotest (Tertulis), Wawancara Psikologi, Tes Kesehatan dan Wawancara dengan Tim Seleksi  tidak diberlakukan hal sama.

2. Nilai CAT yang Transparan dan seharusnya menjadi Tolok Ukur Penilaian Awal terhadap Kapabilitas Setiap Peserta Seleksi terkesan diabaikan. Hal ini terbukti dengan banyaknya Para Peserta Seleksi yang masuk Peringkat 10 Besar untuk masuk pada Tahapan Akhir Seleksi yaitu Uji Kelayakan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) yang memperoleh Nilai CAT yang sangat buruk, bahkan beberapaa diantaranya berada di Urutan Terakhir Peringkat Nilai CAT (Bukti Daftar Peringkat dan Nilai Terlampir).

3. Karya Tulis berupa Makalah sebagai salah satu Persyaratan Administratif yang wajib dipenuhi oleh Setiap Peserta Seleksi dan seharusnya memiliki Penilaian Khusus sepertinya diabaikan oleh Tim Seleksi.

4. Tanpa sedikitpun bermaksud menafikkan pengalaman kerja Para Peserta Seleksi di bidang lain yang tidak berkaitan dengan Kepemiluan, semestinya Pengalaman Kerja Para Peserta Seleksi sebagai Penyelenggara Pemilu juga dijadikan sebagai Pertimbangan Penting saat Penentuan 10 Besar.

5. Khusus untuk Peserta Seleksi yang memiliki Pengalaman sebagai Penyelenggara Pemilu, tanggapan atau penilaian dari masyarakat (terutama dari Tokoh Masyarakat) seharusnya dijadikan acuan untuk Evaluasi Hasil Kerja pada saat menjabat sekaligus Penilaian Penting saat mengikuti Tahapan Seleksi untuk Periode/Masa Kerja berikutnya.

6. Dugaan atas adanya Grand Design oleh beberapa Organisasi Masyarakat, Keagamaan dan/atau Kepemudaan dalam Penentuan 10 Besar Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota di Jawa Barat sebetulnya telah beredar di kalangan Para Peserta Seleksi bahkan di kalangan masyarakat umum jauh sebelum dipublikasikannya Pengumuman Penerimaan Calon Anggota KPU. Beberapa kalangan masyarakat tertentu bahkan sudah bisa meramalkan siapa-siapa saja yang akan masuk 10 Besar Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota. Hal ini sudah barang tentu mencederai Integritas, Independency, Transparansi serta Profesionalisme Tim Seleksi maupun KPU.

"Pihak Penggugat berharap, KPU RI dapat menerima gugatan yang dipandang cukup beralasan ini untuk ditindaklanjuti,  sebagai upaya menjadikan Penyelenggara yang lebih profesional, kredibel dan berintegritas." Tandas Jajang Arifin.

Adapun tahapan selanjutnya,  adalah Jadwal Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) yang akan diberitahukan kembali melalui website https://jabar.kpu.go.id selambat-lambatnya 30 hari sejak pengumuman 10 besar tentang Penetapan Hasil Pemeriksaan Kesehatan  dan Tes Wawancara Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode Tahun 2018/2023.

Ada pun tuntutan para penggugat diantara lain yaitu.
KPU RI menggunakan Kewenangannya untuk melakukan Supervisi dan Monitoring atas Pelaksanaan Tugas Tim Seleksi dan Sekretariat Tim Seleksi sebagaimana disebutkan dalam BAB VII Pasal 35 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017, serta melakukan pencermatan dengan menurunkan Tim Inspektorat ;

Menunda Tahapan Seleksi Berikutnya dan memohon agar seleksi wawancara diulang dengan didasarkan pada Petunjuk Teknis Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Nomor 35/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2018 serta mengganti Anggota Tim Seleksi yang diduga tidak professional untuk memastikan bahwa proses seleksi berjalan secara berkualitas dan berintegritas ;

Agar Nilai Asli seluruh Peserta Seleksi dibuka secara transparan, untuk memastikan bahwa tidak ada Peraturan yang dilanggar dalam Setiap

Meminta kepada KPU RI untuk melihat ulang seluruh nilai setiap peserta seleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota untuk  dilakukan percermatan kembali dan melaksanakan kewenangannya untuk merubah hasil 10 besar versi Tim Seleksi yang patut diduga telah terjadi rekayasa nilai dan tidak menunjukan sikap Profesionalisme Kerja sebagai Tim Seleksi.
(Degum)

No comments