Banjar raih Penghargaan Kota Peduli Hukum & HAM

Wakil Walikota Banjar Nana Suryana

Peringatan ke-70 Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia dilaksanakan di Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 10 Desember 2018. Pada peringatan Hari HAM Sedunia tersebut, Wakil Presiden HM Jusuf Kalla hadir dan menyerahkan penghargaan kepada kepala daerah yang berhasil menjadi daerah yang peduli terhadap Hukum dan HAM.

Tahun ini Kota Banjar kembali meraih Prestasi tersebut, dan ini merupakan yang kelima kalinya. Kota Banjar yang terletak di wilayah perbatasan Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah ini dianugerahi predikat sebagai Kota Peduli Hukum dan Hak Azasi Manusia dari Kementerian Hukum dan HAM RI. Penghargaan diserahkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H Laoly dan diterima oleh Wakil Walikota Banjar Nana Suryana.

Dalam sambutannya, Wakil Presiden RI mengatakan bahwa Peringatan Hari HAM Sedunia mengacu pada peristiwa Declaration of Human Rights 70 tahun yang lalu. Indonesia berperan penting dalam penegakkan HAM melalui Konferensi Asia Afrika sebagai pelopor perjuangan kemerdekaan bagi bangsa-bangsa yang dijajah. “Pasal 28 UUD RI juga merupakan perwujudan dari penegakkan HAM, yang dalam pelaksanaannya mengacu pada peraturan dan hokum yang berlaku," ucapnya. JK juga menyampaikan bahwa penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu bukanlah hal yang mudah. Belum lagi kasus-kasus terkini yang perlu penanganan segera. Seperti peristiwa terbaru di Papua dimana justeru negara yang menjadi korban pelanggaran HAM.

Dalam kesempatan sambutannya Wapres juga menyampaian apresiasinya kepada semua pihak yang berupaya untuk menegakkan prinsip-prinsip HAM di Indonesia. Seperti gubernur, bupati, dan wali kota yang mengembangkan daerah yang berwawasan HAM, dengan mewujudkan toleransi, saling menghargai sesama manusia, menyeimbangan antara hak dan kewajiban dalam pelaksanaan HAM. “Jangan sampai terjadi tindakan intoleransi, karena intoleransi merupakan bibit pelanggaran HAM”, tambahnya. Maka dari itu, JK meminta kepada seluruh kepala daerah dan juga masyarakat untuk bekerja sama dalam menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sementara itu Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly dalam laporannya menyatakan bahwa peringatan Hari HAM Sedunia tahun ini merupakan wujud kinerja Kementerian Hukum dan HAM serta apresiasi kepada kepala daerah baik provinsi, serta kabupaten dan kota. Terdapat 21 Provinsi dan 346 Kabupaten/Kota yang menerima penghargaan.

Peringatan Hari HAM Sedunia tersebut dihadiri pula oleh Ketua Mahkamah Agung, para deputi di Kemenkumham; dan sejumlah pejabat lainnya, serta para Gubernur, Bupati dan Wali kota penerima Penghargaan.

Wakil Wali Kota Banjar menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran Pemerintah Kota Banjar beserta seluruh masyarakat Kota Banjar yang telah berupaya dan berikhtiar bersama menjaga kebersamaan, saling menghormati dan menghargai sesama warga di Kota Banjar tanpa memandang asal usul, keyakinan, maupun pekerjaan.  Salah  satu  parameter  pemberian  gelar  Kota  Peduli  HAM yaitu dikarenakan dukungan seluruh elemen masyarakat Kota Banjar dalam melaksanakan program-program HAM. Selain itu,  Wali Kota selaku Kepala Daerah dinilai memenuhi kriteria sebagai pembina Kota Peduli HAM ini.

“Atas  predikat  Kota Peduli HAM, Beliau juga menyatakan apresiasi yang setinggi-tinginya kepada Pemerintah Pusat, khususnya Kementerian Hukum dan HAM, karena telah mempercayakan kepada Kota Banjar untuk kembali menyabet Penghargaan bergengsi tersebut. Menurutnya Penghargaan itu merupakan apresiasi dari Kemenkumham RI bekerja sama dengan Komisi Nasional HAM RI dalam memperingati Hari HAM se-Dunia tahun 2018, hal itu tidak lepas dari hasil kerja keras Pemerintah Daerah dan masyarakat yang mampu menjaga HAM didaerahnya, juga harus diakui bahwa Penghargaan ini merupakan kerja keras seluruh pihak dalam menegakkan dan menghormati segala macam bentuk HAM di Kota Banjar," ujarnya.

Beliau berharap semua pihak bisa menegakkan dan menghormati HAM melalui sejumlah indikator sebagaimana yang tercantum dan diatur dalam Undang-Undang tentang HAM, di sisi lain Pemkot Banjar berkomitmen untuk terus menyelenggarakan berbagai program dan kegiatan terutama yang ada kaitannya dengan implementasi penyelenggaraan HAM seluas-luasnya yang tidak terlepas dari upaya dalam memenuhi hak-hak dasar warganya, dan harus dipahami juga bahwa hak asasi merupakan kebutuhan dasar setiap manusia, namun hak tersebut juga harus diimbangi dengan kewajiban dan tidak merugikan orang lain. (Degum)

No comments