Tangkal Korupsi, Kejari Majalengka Gelar Sosialisasi Anti Korupsi


MAJALENGKA,- Kejaksaan Negeri (KEJARI) Majalengka ajak semua lapisan masyarakat untuk menghindari Praktik Korupsi.
   
PLH Kejari Majalengka Alwie mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat untuk menghindari apalagi melakukan praktik korupsi, karena selain merupakan tindak pidana yang akan ditindak tegas dengan ancaman hukuman penjara, juga akan berakibat kepada hubungan dilingkungan sosial karena korupsi sudah dianggap aib atau hal yang dibenci.

"Sebelumnya kami juga sudah menggelar sosialisasi tentang bahaya korupsi ke sekolah-sekolah tingkat menengah yang bertajuk jaksa sahabat guru. karena korupsi harus dicegah sedini mungkin agar tidak meregenerasi yang akhirnya mengakar rumput kepada masyarakat Indonesia", tuturnya.
   
Sosialisasi anti korupsi dalam rangka memperingati hari anti korupsi internasional (HAKI) tahun 2018 selalu mengingatkan tentang arti penting bahaya yang akan ditimbulkan oleh bahaya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh siapa saja.
   
Hal tersebut dikemukakan Bupati Kabupaten Majalengka, H Karna Sobahi yang turut hadir dalam peringatan HAKI tahun 2018 di aula Satya Adhy Wicaksana Kejaksaan Negeri Majalengka, Kamis (6/12/2018).
   
Menurutnya, stratifikasi sosial di masyarakat sekarang bisa dijangkau oleh bahaya-bahaya penyakit korupsi. Tidak hanya di birokrat hingga di lapisan masyarakat lainnya. Diharapkan dengan adanya sosialisasi di peringatan hari anti korupsi internasional (HAKI) mampu memperkuat mentalitas dan kalter untuk menjauh dari prilaku mengarah pada tindakan korupsi.
   
Dikatakannya, melihat tingkat kerugian yang ditimbulkan yang pertama adalah kerugian moral. "Kalau orang sudah dinyatakan statusnya sebagai koruptor. Dirinya (pelaku), keluarga dan lingkungannya akan merasa tercemar, kehilangan kepercayaan dan sudah tentu masa depannya hilang", tuturnya.
   
Disebutkannya, hal lain penyebab terjadinya praktek korupsi dilatarbelakangi oleh tekanan kebutuhan. Maraknya kasus-kasus korupsi yang terjadi diakibatkan oleh tekanan kepentingan dan tekanan kebutuhan.

"Tekanan kepentingan dan kebutuhan itu terjadi bisa muncul dari keluarga, lingkungan maupun kompetisi. Oleh karena itu, saya sangat minta kepada para kepala OPD untuk menyosialisasikan kepada aparat di bawah tentang bahaya korupsi", ungkapnya.
   
Untuk mencegah itu terjadi, Bupati Karna meminta kepada Kejaksaan untuk bermitra dengan pemerintah dalam rangka mencegah dari awal, sebab korupsi dapat teridentifikasi dirunut dari awal proses, tata administrasi hingga level tinggi dari kebijakan yang salah, karena korupsi bukan saja ada niat pelakunya namun juga adanya kesempatan.
   
Oleh karena itu, dikatakan dia, diperlukan sebuah pendampingan aparat penegak hukum dari kejaksaan dengan dinas-dinas yang memang di dalamnya ada program-program proyek yang sangat besar agar dapat memproteksi dan meminimalisir peluang terjadinya paktek tindak pidana korupsi.( Nano).

No comments